FSO terus menolak pembangunan GDP

Makassar (20/12). BERBAGAI elemen masyarakat yang bergabung dalam Forum Somba Opu (FSO) terus menolak pembangunan Gowa Disovery Park (GDP) di kawasan budaya Benteng Sompa Opu. Puluhan komunitas/lembaga dan individu, dari unsur masyarakat sipil sampai akademisi, mahasiswa dan budayawan, telah menyatakan dukungannya atas sikap FSO tersebut.

Pengrusakan ruang budaya Somba Opu adalah kasus pelanggaran pertama terhadap UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemerintah baru menetapkan UU tersebut Oktober 2010. Pengrusakan cagar budaya yang berarti pelanggaran UU tersebut menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, adalah?extraordinary crime, kejahatan luarbiasa.

Menurut Asmunandar, dosen arkeologi Universitas Hasanuddin, pembangunan GDP merusak dan mengubah lanskap Benteng Somba Opu, mengganggu kawasan tersebut sebagai ruang budaya, juga menutup akses warga kota untuk mendapatkan ruang publik yang murah dan tenang.

Pembangunan wahana seperti?waterboom di kawasan itu juga akan mengganggu akses penelitian dan pengungkapan kebesaran Kerajaan Gowa yang masih terpendam. Somba Opu adalah bukti tak terbantahkan atas kebesaran masyarakat Sulawesi Selatan di mata dunia,? kata Asmunandar yang juga koordinator Forum Somba Opu.

Ahyar Anwar, sosiolog dan dosen Universitas Negeri Makassar, mengatakan bahwa GDP akan mengganggu, mengerdilkan atau bahkan menenggelamkan aktifitas-aktifitas budaya tradisional yang selama ini mengambil tempat di Benteng Somba Opu.

?Pembangunan wahana moderen sangat mungkin akan menenggelamkan perhatian publik terhadap warisan budaya tradisional Sulsel,? ungkap Ahyar Anwar.

*

SELAIN menolak pembangunan GDP di ruang budaya Somba Opu, FSO juga menolak Tim Evaluasi dan Pengendali yang ditetapkan Gubernur Sulawesi Selatan 15 Desember 2010, dua bulan setelah peletakan batu pertama pembangunan GDP.

M. Nawir dari Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) menilai bahwa tim yang dibuat setelah pembangunan GDP berlangsung ini tak jelas akan mengendalikan apa. Setelah memerintahkan penghentian sementara pembangunan GDP sebanyak dua kali, keluarnya SK tersebut seperti akal-akalan untuk meredakan protes. Dari namanya saja sudah mengasumsikan bahwa tim ini sepakat pembangunan GDP terus dilanjutkan dan hanya dikendalikan, meski kelak hasil studi mengatakan bahwa proyek GDP seharusnya tidak dibangun di kawasan Somba Opu,? kata Nawir.

FSO juga menilai bahwa pihak-pihak yang masuk dalam Tim Evaluasi dan Pengendali hanya individu-individu dari institusi formal dan/atau perwakilan institusi formal yang terlibat. Unsur masyarakat sipil sama sekali tak terwakili dalam tim tersebut.

*

TERKAIT penolakan pembangunan GDP di kawasan budaya Somba Opu, FSO telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan Zainal Tayeb, direktur PT. Mirah Megah Wisata, dan Syahrul Yasin Limpo kepada Kepolisian Daerah Sulselbar.

?Kami akan terus mendesak pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Jika langkah hukum ini tidak menunai tanggapan dari pihak kepolisian, kami dari Forum Somba Opu akan mengambil langkah-langkah lain,? kata Iwan Sumantri, dosen Arkeologi Unhas.

FSO juga telah mengambil langkah-langkah lain terkait pembangunan GDP ini, di antaranya melaporkan kasus ini ke lembaga-lembaga nasional dan internasional yang menangani kasus-kasus semacam ini.

*

FORUM SOMBA OPU yang dideklarasikan 14 Desember 2010 ini akan terus berjuang menghentikan pembangunan GDP di ruang budaya Somba Opu. FSO juga akan terus menggalang dukungan dari semua elemen masyarakat Sulsel bahkan Indonesia untuk menghentikan pembangunan GDP.

?Sejauh ini, diskusi-diskusi dan kampanye penggalangan dukungan terus kami lakukan, termasuk di dunia maya,? kata Asmunandar.

Catatan:

Untuk lebih detil soal?Forum Somba Opu, silakan hubungi Nandar, koordinator (081-342-106-667) atau kunjungi website resmi kami diwww.savebentengsombaopu.com dan akun twitter @savesombaopu.

–Jika Anda mau ikut mendukung penghentian pembangunan Gowa Discovery Park di kawasan budaya Somba Opu, mohon bantuannya menyebarluaskan press release ini!