Catatan Selepas Pilpres 2019
Sebuah catatan dari pilpres 2019, sekadar catatan pribadi saja sebagai pengingat bahwa negeri ini pernah menggelar pilpres di tahun 2019.
Akhirnya, ajang paling ribut dan mahal di Indonesia itu selesai juga. Setidaknya tahap ketiga sudah terlewati. Setelah tahap pertama penentuan kontestan, tahap kedua kampanye, maka tahap ketiga pencoblosan sudah lewat. Tinggal menunggu tahap keempat, penentuan pemenang yang baru akan dilakukan dua bulan depan. Tapi setidaknya, tahap paling berat bagi peserta dan pendukungnya sudah terlewati.
Di gelaran pilpres langsung keempat ini, saya kembali tidak memilih. Saya punya masalah dengan administrasi kependudukan sehingga nama saya tidak terdaftar di DPT manapun.
Tapi sebagai warga negara, saya dengan terpaksa dan sukarela tentu saja mengikuti semua tahapan. Mungkin tidak benar-benar serius mengikuti, tapi setidaknya menyesap beragam informasi yang beredar. Setelah tiga tahapan penting selesai, setidaknya saya punya catatan sendiri tentang pilpres 2019 ini. Catatan pribadi tentunya, yang dibuat dengan pemikiran pribadi yang berusaha dikuatkan dengan data dan kenyataan di lapangan.
Beberapa catatan saya adalah sebagai berikut:
Tidak Ada Hal Yang Benar-Benar Baru
Kontestan pilpres kali ini hampir sama saja dengan kontestan 2014 lalu. Dua calon presiden yang bertarung orangnya sama; Joko Widodo dan Prabowo Subianto, partai pendukungnya pun relatif sama, kubu-kubu pendukung lainnya juga relatif sama. Tidak ada yang benar-benar baru.
Kalaupun ada yang baru, itu hanya pada calon wakil keduanya. Joko Widodo sang petahana memilih KH. Ma’ruf Amin sebagai pendamping dalam pertarungan kali ini. Sedangkan Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno sebagai pendamping. Kedua calon wakil presiden itu sepertinya cukup mengejutkan bagi sebagian besar orang Indonesia. Dua-duanya tidak diperhitungkan sebelumnnya.
Buat Joko Widodo – selanjutnya kita sebut Jokowi saja – nama yang tadinya gencar digadang-gadangkan sebagai calon wakil presidennya adalah Cak Imin dari PKB atau Mahfud MD sang mantan ketua MK. Tapi beragam kepentingan dan pertimbangan kemudian malah menyingkirkan keduanya dan membuat KH. Ma’ruf Amin ketua MUI maju sebagai pendamping Jokowi.
Di kubu Prabowo, nama yang tadinya sempat mengemuka adalah Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Dua tokoh yang namanya mencuat selepas pilkada DKI Jakarta. Tapi siapa yang menyangka kalau akhirnya justru Sandiaga Uno, pendatang baru di dunia politik Indonesia yang justru maju mendampingi Prabowo.
Tapi, siapapun pendampingnya sosok yang jadi perhatian tetap dua calon presiden; Jokowi dan Prabowo. Segala macam isu dan pertarungan masih berpusat pada keduanya. Walaupun pengaruh kehadiran Sandiaga Uno di kubu Prabowo cukup signifikan, tidak seperti pengaruh KH. Ma’ruf Amin di kubu Jokowi, namun buat saya kontestasi antara dua kubu ini sama saja. Tidak terlalu banyak perubahan dibanding lima tahun lalu.
Awalnya saya berharap setidaknya ada tiga kubu yang bertarung, supaya polarisasi bangsa ini tidak melulu hanya ada di dua kubu. Tapi sayang, ketentuan presidential threshold tidak memungkinkan itu.
Di sisi wacana, nyaris tidak ada perubahan yang berarti. Kecuali bahwa Jokowi sebagai petahana tentu saja memamerkan hasil kerjanya selama lima tahun. Tapi sebagian besar pertarungan wacana tetap di koridor yang sama. Kekayaan bangsa yang dikuasai asing, keadilan dan kesejahteraan warga yang belum merata, ancaman pengaruh asing, dan hal-hal yang hampir sama dengan lima tahun lalu.
Membosankan, buat saya.
Saking miripnya, sampai pola selepas pemilu pun sama. Satu pihak dimenangkan oleh quick count, pihak lainnya tidak menerima. Pihak yang tidak menerima kemudian mendeklarasikan kemenangannya juga, lalu diakhiri dengan sujud syukur. Tidak lupa juga narasi kecurangan dan isu penyerangan peladen KPU oleh para peretas. Persis sama seperti lima tahun lalu.
Isu Agama Masih Sangat Kuat.
Sama seperti lima tahun lalu, bahkan mungkin menjadi lebih kuat. Isu agama masih bisa dipakai untuk menggaet pemilih. Narasi bahwa Jokowi adalah sosok yang anti Islam masih menancap kuat di sebagian warga Indonesia. Narasi yang dibangun lima tahun lalu dan masih terawat hingga saat ini. Narasi yang membuat Jokowi akhirnya menggaet KH. Ma’ruf Amin sebagai calon wakilnnya dalam pertarungan ini.
Di sisi penantang, beberapa ulama berdiri di belakangnya bahkan menggelar ijtima ulama yang mengeluarkan keputusan mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Ini salah satu bukti bahwa suara umat Islam sangat penting untuk direbut, dan salah satu caranya adalah memanfaatkan sentimen agama.
Sayangnya, sentimen agama ini juga memunculkan keributan di akar rumput. Tidak terhitung berapa hoaks dan disinformasi yang beredar dengan pijakan pada isu agama ini. Dari kedua pihak, bukan hanya dari satu pihak.
Kalau Jokowi dinarasikan sebagai anti Islam, maka Prabowo kerap diserang dari isu tidak pernah sholat Jumat dan tidak bisa mengaji. Dua-duanya sama, memanfaatkan sentimen agama dalam hal ini agama Islam.
Narasi lain yang masih sama dengan lima tahun lalu adalah narasi soal komunisme dan PKI. Sedikit banyaknya, narasi ini juga berkaitan dengan agama. Tuduhan bahwa Jokowi dan konco-konconya adalah pendukung komunisme dan PKI juga masih didengungkan, bahkan setelah lima tahun berlalu.
Di sisi sebaliknya, narasi akan kuatnya Islam konservatif garis keras di kubu Prabowo juga kerap didengungkan. Ketakutan akan berkuasanya Islam konservatif garis keras atau kadang disebut kaum jubah putih bila Prabowo berkuasa, menjadi salah satu isu yang mengemuka dan terus diproduksi ulang. Pijakannya juga sama, isu agama.
Jadi, tidak ada bedanya antara kedua kubu. Sama-sama memandang penting isu agama dan memproduksi isu sesuai kebutuhan mereka. Sayangnya, isu ini jadi meminggirkan isu lain yang sama pentingnya seperti isu ekonomi kerakyatan, isu lingkungan hidup, kesetaraan gender dan banyak lagi. Semua jadi dirasa tidak penting di depan isu agama.
Petahana Gagal Memanfaatkan Masa Kepemimpinan.
Penghitungan suara final belum usai, kita belum tahu siapa yang resmi menjadi presiden RI 2019-2024. Tapi kalau berhitung dengan hasil quick count maka untuk sementara bisa kita anggap kalau pasangan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin menjadi pemenang dengan angka kemenangan 53%-54% sesuai hasil quick count.
Anggaplah angka ini akan sama dengan angka hitungan resmi KPU. Ini berarti angkanya tidak jauh beda dengan hasil pemilu presiden 2014 lalu. Kala itu pasangan Joko Widodo menang dengan presentase 53,15% berbanding 46,85% milik pasangan Prabowo-Hatta.
Menjadi pertanyaan buat saya, setelah memimpin selama lima tahun kenapa Jokowi tidak bisa mendongkrak prosentasi nilai pemilihnya? Hanya bertahan di angka 53%-54%?
Bandingkan dengan Susilo Bambang Yudhyono yang meraih nilai prosentase kemenangan 60,85% di pilpres 2009 ketika dia telah menjadi presiden selama lima tahun sebelumnya. Angka kemenangan di pilpres 2009 memang hanya naik sedikit dibanding angka kemenangan akhir di pilpres 2004 ketika pasangan SBY-JK mengungguli Megawati-Hasyim Muzadi dengan angka 60,62% berbanding 39,38%.
Tapi jangan lupa, pilpres 2009 diikuti tiga pasang calon yang artinya SBY-Boediono kalau itu berhasil mengalahkan dua calon lain dengan angka yang meyakinkan. Pertarungan pilpres 2009 bukan pertarungan head to head antara dua calon saja. Lagipula jumlah di kisaran 60% itu lebih besar dari jumlah di kisaran 50%.
Apakah ini berarti bahwa Jokowi gagal menyakinkan pemilih baru dengan hasil kerjanya? Tentu jadi pertanyaan. Benar bahwa ada peningkatan pemilih di beberapa daerah, tapi itu juga dibarengi dengan kehilangan pemilih di daerah lain. Ada yang memilih, tapi ada juga yang meninggalkan.
Selama lima tahun, salah satu sektor yang terus gencar digenjot di masa kepemimpinan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Ini jadi salah satu jualan yang paling sering dibeberkan sebagai pencapaian pemerintahan Jokowi-JK. Tapi, ternyata ini tidak terlalu berhasil menggaet banyak pemilih baru dan mempertahankan pemilih lama.
Untuk sementara, suara Jokowi di beberapa daerah di Sumatera seperti di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan diprediksi menurun di pilpres kali ini. Padahal pembangunan infrastruktur di beberapa daerah itu digenjot habis-habisan, utamanya di Sumatera Selatan. Dari sebuah perbincangan di Facebook saya mendapat jawaban bahwa banyak petani karet dan sawit yang mengaku kecewa pada pemerintahan Jokowi setelah harga komoditas karet dan sawit menurun drastis dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kalau jawaban itu benar, maka ini berarti pembangunan infrastruktur memang tidak langsung berpengaruh pada popularitas sebuah pemerintahan – setidaknya di Indonesia. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, utamanya yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat biasa.
*****
Tahapan pilpres 2019 sudah hampir memasuki tahap akhir. Kita tinggal menunggu siapa pemenang sesungguhnya yang resmi oleh KPU. Bukan pemenang versi quick count. Drama memang masih akan terus ada, seperti lima tahun lalu. Ini dinamika yang biasa di tengah negara yang penghuninya masih terus belajar berdemokrasi. Asalkan tidak sampai merusak tatanan bernegara dan mengganggu stabilitas keamanan negara, maka tentu saja ini tetap bisa dinikmati semata sebagai dinamika biasa.
Hal yang paling penting selepas pilpres adalah bagaimana kembali merekatkan kebersamaan, menerima perbedaan dan menghargai warna yang berbeda. Karena siapapun presidennya, yang bayar cicilan KPR ya tetap kita. Bukan timses, apalagi presiden pilihan kita. Bukan begitu? [dG]
