Ini diblokir, itu diblokir

network_unavailable.jpg

Beberapa hari ini di beberapa milis yang saya ikuti, salah satu topik yang sedang hangat dibahas adalah tentang langkah pemerintah memblokir beberapa situs populer terkait beredarnya video syarat provokasi karya Meneer Geert Wilder.

Saya sendiri baru sadar kemarin pagi saat mencoba mengakses Multiply. Tidak seperti biasanya, situs yang biasanya hanya perlu waktu singkat untuk diakses, pagi itu ternyata butuh waktu lama hingga kemudian muncul tulisan “The Connection Has Time Out”. Setelah mengecek inbox, saya baru sadar kalau ternyata Multiply memang sedang diblokir.

Nasib yang sama juga menimpa YouTube. Ini adalah salah satu situs langganan saya, salah satu yang terfavorit. Saya punya puluhan video-video konser Pearl Jam dan beberapa band-band lain hasil dari memulung di YouTube. Begitu juga dengan puluhan potongan-potongan highlight pertandingan sepakbola plus aksi-aksi bintang lapangan hijau. Semua hasil memulung dari YouTube. Tidak heran kalau situs ini jadi salah satu situs yang paling sering saya kunjungi.

Sampai di sini saya mulai mempertanyakan tujuan pemblokiran dari situs-situs tersebut. Alasan resmi dari pemerintah hingga melakukan langkah pemblokiran situs YouTube, Multiply, Rapidshare, MySpace dan..dan apalagi yah, lupa..adalah untuk membendung beredarnya film “Fitna” yang memang sedang heboh tersebut. Alasan pemerintah kita, film itu bisa menciptakan konflik antar umat beragama yang dikuatirkan akan berujung pada perpecahan.

Ah, alasannya manis sekali. Sebuah tindakan yang sangat brilian dan jelas sekali kalau tindakan tersebut diambil demi menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa, bangsa yang terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya.

Tapi sayangnya tindakan ini lebih nampak sebagai sebuah tindakan yang membabi buta. Kata seorang Tukang Gigi Keliling-teman saya-tindakan ini seperti membunuh seekor nyamuk dengan menggunakan meriam. Di sisi lain, tindakan memblokir ini justru makin membantu mendongkrak popularitas dari aksi provokasi murahan produksi Wilder tersebut.

Saya jadi bertanya-tanya, mungkinkah rakyat Indonesia dianggap belum cukup dewasa dalam menyikapi hal-hal seperti ini sehingga kemudian pemerintah memandang perlu mengambil langkah ekstrem ?. hmmm…sebuah pertanyaan yang sangat menarik saya kira, dan jawabannyapun pasti akan sangat bisa diperdebatkan.

Baiklah…ini adalah satu langkah positif dari pemerintah kita untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, dan tentu saja untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Tapi..bagaimana dengan aksi-aksi lain yang eksesnya malah mungkin lebih besar dan lebih laten dari ekses film murahan itu ?. Bagaimana dengan nasib rekening para koruptor ?, kenapa pemerintah tak mengambil langkah tegas dengan memblokir rekening mereka, supaya mereka-para koruptor itu-tak lagi bisa bersenang-senang dengan uang haram yang bukan hak mereka. Padahal saya yakin semua pasti setuju kalau perbuatan para koruptor itu malah menimbulkan ekses yang lebih luas kepada masyarakat kita, bukan hanya pada satu golongan agama saja.

Kemudian, bagaimana dengan nasib para korban lumpur Lapindo ?. Cukupkah dengan mengatakan kalau kejadian itu adalah murni karena bencana alam ?, kemudian membiarkan sang pemilik perusahaan-biang keladi semua kekacauan itu-dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia ?.

Trus, bagaimana dengan minyak tanah yang langka ?, bagaimana dengan gas elpiji yang hilang dari pasaran dan kemudian muncul lagi dengan harga yang gila-gilaan ?, bagaimana dengan hasil hutan kita yang dijarah para pembalak liar ?…ah, beranikah pemerintah kita memblokir aksi semua penjahat-penjahat itu ?, toh kelakuan mereka malah lebih meresahkannya dari film Fitna itu…

Sialnya lagi, pemblokiran yang dilakukan pemerintah ini jaraknya sangat berdekatan dengan disahkannya undang-undang ITE yang mengatur banyak hal yang berhubungan dengan internet.

Tujuan utamanya adalah untuk membendung peredaran dan pertukaran material-material pornografi. Sipp..ini adalah langkah yang positif tentunya. Pemerintah memang harus punya regulasi yang ketat untuk mengatur material-material pornografi seperti itu. Bukan apa-apa, selama ini material tersebut selama ini memang sangat bebas beredar di kalangan pengguna internet, dan parahnya lagi tidak ada sensor umur, hingga kemudian anak-anak belia bisa mengoleksinya dengan mudah.

Sayangnya, ada seseorang yang belum-belum sudah mengeluarkan statement bahwa para blogger dan hacker pasti akan menghalangi program pemerintah ini. Bukan rahasia lagi kalau si-You Know Who-ini memang punya masalah dengan para blogger. Kemudian dengan popularitas yang dia miliki si –You Know Who-ini kemudian makin semangat berkoar-koar menebar stigma bahwa para blogger tak jauh-jauh dari hal yang negatif.

Info terbaru kemudian menyatakan kalau para blogger kemudian didudukkan sebagai sasaran tembak dari undang-undang baru itu. Bila ada blogger yang terbukti menebar fitnah, mencemarkan nama baik, atau menyebarkan sebuah informasi yang tidak berdasar, maka siap-siap saja…ancaman mulai dari situs yang di-banned, denda berupa uang hingga ancaman kurungan siap menjerat anda.

Nah, sekarang pertanyannya..bagaimanakah spesifikasi sebuah pencemaran nama baik ?, atau spesifikasi penyebaran informasi yang tak berdasar seperti apa..?, jangan-jangan aturan ini nantinya dipergunakan pihak-pihak tertentu untuk meredam lawan mereka, atau minimal untuk membungkam orang-orang yang tidak mereka sukai dan tidak menyukai mereka. Ah, mudah-mudahan aja ndak sampe segitu.

Hmmm..rasanya koq seperti kembali ke jaman orde baru ya ?, saya malah menggelarinya sebagai orde baru ver.2.0.0. atau mungkin lebih parah lagi..kembali ke jaman batu..

Adduh..saya koq malah tergeli-geli ya ?.

Satu-satu, saya blokir ini

Dua-dua, saya blokir itu

Tiga-tiga, blokir ini-itu

Satu dua tiga, blokir semuanya…

Silakan Kakak, Dibaca Juga Kakak...

About The Author

6 Comments

  1. yani
    10/04/2008
  2. adhi
    10/04/2008
  3. rusle
    12/04/2008
  4. paccarita
    14/04/2008
  5. kHie
    15/04/2008
  6. agha
    15/04/2008

Add Comment