Kekalahan WALHI, Kekalahan Rakyat Kecil

Reklamashit!

Reklamashit!

WALHI dan Aliansi Selamatkan Pesisir dinyatakan kalah dalam gugatan kasus reklamasi Makassar. Apakah ini berarti perjuangan mereka juga akan selesai?

Kamis 28 Juli 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir atas sengketa kawasan rekalamasi CPI di Pantai Barat Losari Makassar. Penolakan gugatan ini sekaligus mengakhiri (untuk sementara) sengketa panjang tentang reklamasi di bagian depan kota Makassar ini.

Sejak mulai bergulirnya rencana reklamasi pesisir Losari, WALHI dan beberapa organisasi lain yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) memang gigih untuk menolak rencana penimbunan garis pantai tersebut.

Alasan utamanya adalah soal kerusakan lingkungan. Rencana reklamasi yang pada akhirnya melibatkan pihak ketiga alias investor itu dianggap akan menimbulkan beragam masalah lingkkungan. Mulai dari kerusakan biota laut di pesisir hingga ancaman yang lebih serius pada dataran kota Makassar seperti banjir.

Alasan lainnya tentu saja dari sisi ekonomi dan sosial. Reklamasi yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan dengan bantuan Ciputra ditengarai hanya akan memberi ruang pada warga berduit. Timbunan tersebut akan digunakan sebagai lahan untuk membangun hotel, ruko, pusat perbelanjaan dan apartemen yang tentu saja harganya hanya bisa diraih oleh mereka yang punya kantong tebal. Mereka yang tak berkantong tebal ya harus tahu diri, cukuplah sebagai penonton saja. Tahu sendiri kan bagaimana nasib penonton? Kalau dibutuhkan ya dibiarkan menonton, kalau tidak maka siap-siap saja diusir.

Reklamasi yang melibatkan pihak investor dan mengubah pesisir menjadi lahan investasi besar-besaran itu dianggap menyalahi aturan. Dalam acara diskusi tentang reklamasi yang diadakan oleh Blogger Makassar tanggal 25 Februari 2016, Edy Kurniawan, SH dari Aliansi Selamatkan Pesisir mengungkapkan beberapa fakta yang intinya menyatakan kalau rekalmasi Center Point of Indonesia (CPI) di pesisir pantai Losari itu menyalahi aturan. Menurutnya, reklamasi hanya diperbolehkan sepanjang analisis dampak lingkungan (AMDAL) memang sudah sesuai syarat plus reklamasi memang dilakukan untuk kepentingan warga.

Idealnya, reklamasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari warga biasa, tokoh masyarakat hingga akademisi. Tujuannya tentu saja agar reklamasi tersebut benar-benar mengakomodir kepentingan warga, bukan hanya kepentingan penguasa dan pengusaha.

Sayangnya, reklamasi CPI tidak seperti itu. Reklamasi yang sudah mengalami banyak perubahan tersebut lebih tepat disebut sebagai upaya mengakomodir kepentingan penguasa lewat jalur pembangunan monumental serta tentu saja mengakomodir kepentingan pengusaha lewat pembangunan apartemen, ruko, pusat perbelanjaan dan hotel.

Gubernur SulSel Syahrul Yasin Limpo memang berulang-ulang menyebutkan kalau reklamasi itu tujuan utamanya adalah untuk masyarakat SulSel juga, bukan semata-mata bagi kepentingan satu-dua golongan saja. Namun, pernyataan tersebut tentu saja dibantah oleh WALHI. Menurut WALHI, perencanaan reklamasi yang melibatkan pihak investor terkesan lebih banyak memberi ruang bagi golongan tertentu dan malah melupakan golongan yang lebih besar. Apalagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya memberi efek negatif yang sangat luas.

*****

Perjuangan menolak reklamasi di Makassar memang berbeda tantangannya dengan perjuangan yang sama di Jakarta atau Bali misalnya. Di Bali, perjuangan melawan reklamasi sudah melibatkan banyak pihak, termasuk pihak adat dan musisi yang memang peduli pada isu lingkungan. Mereka bahu membahu menolak reklamasi lewat beragam cara. Dari yang sederhana seperti demonstrasi, pemasangan spanduk dan baliho sampai yang lebih ribet seperti diskusi atau gerilya yang kadang harus berbenturan dengan aparat.

Meski begitu, isu tolak reklamasi di Bali bisa menjadi isu nasional. Salah satunya karena kegigihan para penolaknya plus bantuan dari beberapa public figure seperti musisi Superman Is Dead atau Navicula. Aksi tolak reklamasi Bali bahkan sudah sampai ke manca negara, dibawa oleh para musisi dan warga yang punya jaringan luas.

Sementara itu, isu tolak reklamasi di Jakarta tentu saja lebih mudah menjadi isu nasional. Jakarta adalah pusat segalanya di negeri ini. Di kota itu juga berdiam banyak aktivis yang tentu saja lebih mudah dikoordinasikan untuk berdiri bersama menolak reklamasi.

Makassar dan Sulawesi Selatan berbeda. Karakter umum warga di Sulawesi Selatan adalah warga yang dinamis dan menyukai perubahan, utamanya yang berhubungan dengan bentuk fisik. Rencana reklamasi pesisir Losari atau reklamasi CPI dipoles sedemikian rupa dengan tampilan yang menarik. Beragam gambaran kota dunia dihadirkan, dari Singapura sampai Venice. Terakhir, gubernur SulSel bahkan meminta Ridwan Kamil untuk mendesain masjid raya yang akan dibangun di atas tanah reklamasi pesisir Losari. Masjid megah dengan ratusan kubah itu tentu saja membuat banyak orang berdecak kagum. Maklum, tampilan fisik bagi sebagian besar kami orang Sulawesi Selatan adalah segala-galanya.

Masjid di CPI yang dirancang Ridwan Kamil

Masjid di CPI yang dirancang Ridwan Kamil

Mungkin itu juga alasan kenapa isu menolak reklamasi bagi kami tidak terlalu seksi. Dalam pikiran banyak orang, reklamasi yang akan mengubah tampilan fisik kota ini harus didukung karena akan membuat kota Makassar terlihat sangat keren dan sejajar dengan kota-kota besar lain di Indonesia.

Di sisi lain, para akademisi yang seharusnya jadi garda terdepan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat reklamasi tidak bisa diharapkan. Kedekatan emosional dan primordial dengan penguasa daerah membuat mereka tidak bisa lantang berbicara menolak reklamasi. Bahkan ada akademisi yang jadi pembela kepentingan penguasa, melapangkan jalan reklamasi yang menimbun terumbu karang.

Aksi tolak reklamasi di Makassar juga minus figur publik yang punya peran besar. Tidak ada orang seperti Superman Is Dead atau Navicula yang bisa berteriak lantang di panggung-panggung musik, tak ada juga dewan adat yang menolak laut mereka ditimbun. Hanya ada para pekerja keras dari WALHI dan Aliansi Selamatkan Pesisir yang terus berjuang, bergerilya ke kampus-kampus dan jalanan kota Makassar.

Mungkin inilah alasan kenapa aksi tolak reklamasi di Makassar seperti senyap, gagal menjadi isu publik dan bahkan gagal menjadi isu lokal. Hingga kekalahan WALHI di pengadilan pun seperti angin lalu yang tak menarik diobrolkan.

Padahal, bisa jadi kekalahan WALHI dan ASP kamis pekan kemarin adalah langkah awal dari kekalahan rakyat kecil di Sulawesi Selatan. Semoga saja tidak. [dG]

Silakan Kakak, Dibaca Juga Kakak...

About The Author

Add Comment